Renstra

 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

 

 

TAHUN 2015 - 2019

 

 

 

 

 

 

Dinas Koperasi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Kabupaten Lombok Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

                                   

DAFTAR ISI......................................................................................................       i

 

BAB I                          PENDAHULUAN................................................................     1

    1. Latar Belakang..........................................................      3
    2. Landasan Hukum......................................................      6
    3. Maksud dan Tujuan...................................................    10
    4. Sistimatika Penulisan..................................................   10

 

BAB II                        GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOPERASI UMKM

                             2.1     Tugas dan Fungsi ........................................................ 12

                             2.2     Susunan Kepegawaian.................................................. 17

                             2.3     Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran........................  22

 

BAB III                      ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS..... 29

                             3.1     Gambaran Umum........................................................  29

                             3.2     Hasil-hasil yang dicapai...............................................   34

                             3.3     Analisa isu – isu strategis.............................................  34

                                      3.3.1 Analisa Lingkungan Strategis...............................  34

                                      3.3.2 Analisa Internal faktor-faktor...............................  37

                                      3.3.3 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan......................  49 

 

BAB IV                       VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN..............................  40

    1. Visi............................................................................. 40
    2. Misi............................................................................ 41
    3. Tujuan dan Sasaran..................................................... 44
    4. Strategi dan Kebijakan................................................. 47

 

BAB V                         RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.............................. 48

                             5.1     Program dan Kegiatan ...............................................  48

                                    5.2     Indikator, Sasaran.....................................................   52

BAB VI                       INDIKATOR KINERJA....................................................... 57

 

BAB VII                      PENUTUP.......................................................................... 58

                             TARGET  KINERJA DINAS TAHUN 2015 – 2019.......................  59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 
1.1 Latar  Belakang

 

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi  krisis multidimensional, memberikan pelajaran  bagi kita bahwa  orientasi  pembangunan yang hanya bertumpu pada tujuan  pertumbuhan  ekonomi, akan mempersulit  usaha untuk menciptakan  pemerataan. Demikian juga pembangunan yang disandarkan  pada sisi penawaran  (hanya memperbesar produksi barang), melalui pembangunan industri  skala besar  yang diarahkan  pada produksi barang yang berbahan baku  impor, menyebabkan perekonomian  nasional, terjebak dalam situasi  perekonomian dunia yang tidak kondusif. Kelompok-kelompok  Usaha Besar  ternyata tidak  berdaya untuk keluar dari kemelut  tersebut, dan pada saat ini Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) telah menunjukkan kehandalannya dalam mendukung proses  pemulihan perekonomian nasional.

Dilain pihak KUMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh permodalan, mengembangkan teknologi  dan inovasi produksi, serta mengakses pasar.

 

 

 

 

 

 Disamping itu  Koperasi dan UMKM tidak mempunyai kekuatan  yang memadai untuk mengembangkan sumber daya manusia  dan sistem manajemen usaha, masalah lainnya dari aspek eksternal yang sangat membatasi kemampuan Koperasi dan UMKM untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain adalah rendahnya kemampuan untuk dapat mengakses informasi.

 Semua masalah tersebut  berinteraksi menjadi kendala yang sangat sulit untuk dapat  dielemenir oleh Koperasi dan UMKM sendiri tanpa adanya penyatuan kekuatan dari Koperasi dan UMKM dan atau komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Menyadari kondisi seperti itu berbagai kalangan telah mengedepankan solusi pemberdayaan UMKM melalui pemberdayaan Koperasi. Solusi tersebut  memang sudah dioperasionalkan secara baik di era orde baru, tetapi yang terlihat selama era reformasi sekarang ini adalah kinerja Koperasi semakin jauh dari harapan, serta belum sepenuhnya mampu untuk mendukung  UMKM dalam menghadapi iklim  usaha yang diwarnai  oleh kecenderungan  menurunnya usaha koperasi.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi  nasional dan perekonomian dunia yang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiensi, nampaknya Koperasi dan UMKM tidak lagi bersandar pada dorongan dari luar, tetapi Koperasi UMKM harus dapat menjadikan unsur luar dan segala permasalahan  yang dihadapi sebagai tantangan untuk lebih mengedepankan potensi internal.

 

 

 

 Namun demikian Koperasi dan UMKM telah membuktikan keandalannya dalam menghadapi kondisi  yang paling sulit seperti pada era krisis moneter dan krisis financial yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM. Ketahanan tersebut  mengindikasikan bahwa Koperasi dan UMKM memiliki potensi yang besar, yang dapat diandalkan. Untuk itu yang diperlukan  sekarang adalah bagaimana energi potensial  yang ada  pada Koperasi dan UMKM dapat diubah menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

          Adanya fenomena seperti diuraikan diatas dapat disimpulkan sementara, bahwa upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang.

Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM selama era reformasi juga terlihat sudah banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat (akselerasi)  proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sehingga kalangan Koperasi dan UMKM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan kelompok masyarakat terbesar.

 

 

 

          Selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan Bupati Lombok Barat, salah satunya yaitu menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengendepankan prinsip berkelanjutan, berupa pengembangan kewirausahaan dengan menciptakan  wirausaha baru dan mewujudkan  Koperasi berkualitas. Langkah ini patut disyukuri sebagai upaya nyata keberpihakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

                  

1.2   Landasan Hukum

        Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 adalah sbb : 

 

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
  13. Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 1994 tentang Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian.
  14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
  15. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi
  16. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  17. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Koperasi  Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

 

  1. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 124/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Tingkat Nasional.
  2. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.
  3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
  4. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUMK/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah Kabupaten Lombok Barat
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 nomor 9)

 

 

 

1.3      Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk menghasilkan program-program pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terpadu dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

         Tujuan Renstra Dinas Koperasi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

  1. Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan yang akan menjadi acuan bagi jajaran Dinas Koperasi UMKM dalam mewujudkan pembangunan Koperasi dan UMKM sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
  2. Merupakan dokumen untuk menentukan kebijakan, arah dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM.
  3. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan program strategis yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi.
  4. Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat.

 

 

 

 

 

 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi UMKM

Bab III

: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab IV

: Visi, Misi , Tujuan dan Kebijakan

Bab V 

: Rencana Program dan Kegiatan  

Bab VI

: Indikator Kinerja Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat Tahun 2015-2019.

Bab VII

: Penutup

 
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

 

 

2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A.  Tugas pokok dan fungsi

(1)  Sesuai Peraturan Bupati  Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(2)  Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

(3)    Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.

(4)   Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

 

 

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sbb :

(1)    Menyusun rencana strategis bidang  Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(2)    Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(3)    Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelembagaan Koperasi, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, pembinaan usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

(4)    Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(5)    Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(6)    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi unit kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat;

  1. KEPALA DINAS

    Kepala Dinas memiliki tugas pokok ; memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi Kelembagaan, Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Pembinaan Usaha dan Pemberdayaan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  3. Mengkoordinasikan urusan pemerintah dibidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  4. Melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

 

 

 

  1. SEKRETARIAT

    Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

    Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Baratserta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

    Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut :

  1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas dan pelaporan
  2. Pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi, perlengkapan dan tatalaksana/rumah tangga
  3. Pengelolaan urusan keuangan

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Rincian tugas pokok masing-masing Sub Bagian adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

  1. Sub Bagian Program

    Tugas Pokok Sub Bagian Program adalah mengkoordinasikan, melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

  1. Sub Bagian Keuangan

    Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan pengurusan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, urusan pembukuan dan penyusunan pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja, urusan administrasi keuangan pembangunan lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

    Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, tatalaksana/rumah tangga, pembinaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

 

 

 

 

 

2.2.     Susunan Kepegawaian

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok  Barat sebagai berikut :

    1. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai sebanyak 44 orang (laki-laki 21 orang dan perempuan 13 orang)

    1. Tingkat pendidikan

Pendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak - orang, SLTA sebanyak 19 orang Sarjana Muda/DIII sebanyak - orang, S1 sebanyak 20 orang dan S2 sebanyak 4 orang.

    1. Pangkat/Golongan Ruang

Golongan I  sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 28  orang, golongan IV sebanyak 5 orang dan PTT sebanyak 2 orang

    1. Eselonering

Eselon II.a sebanyak  1  orang, Eselon III.a sebanyak  

Sambutan