Tupoksi

Tupoksi

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI  LOMBOK BARAT

NOMOR  67  TAHUN 2016

 

TENTANG

RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI LOMBOK BARAT,

 

Menimbang

 

 

 

 

:

 

 

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lombok Barat.

 

Mengingat

:

1.  Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10         Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

  1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lombok Barat.
  7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lombok Barat.
  8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagaian tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.
  9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu di bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.

BAB  II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  TUGAS  DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal  2

  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

 

 

  1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
  2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

 

    1. Penyusunan rencana strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
    2. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
    3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan Koperasi, Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pembinaan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK, Pengawasan Koperasi;
    4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
    5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
    6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal  3

  1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah terdiri dari :     

a. Kepala.

b.  Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c.  Bidang Pembinaan Koperasi terdiri dari:

  1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
  3. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi.

 

d.  Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari:

  1. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK;
  2. Seksi Pengembangan Usaha UMK;
  3. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK.

e.  Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK terdiri dari:

  1. Seksi Pembiayaan Koperasi;
  2. Seksi Pembiayaan UMK;
  3. Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK.

f.   Bidang Pengawasan Koperasi terdiri   dari :

  1. Seksi Pengawasan Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Pengawasan Keuangan Koperasi;
  3. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi.

g.  Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

 

  1. Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  2. Struktur susunan organisasi Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal  4

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  2. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi  pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Pasal  5

Untuk  menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  4 ayat (2), Sekretaris   mempunyai fungsi :

 

  1. Perencanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
  3. Pelaksanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
  4. Koordinasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
  5. Monitoring ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
  6. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Pasal  6

 

  1.   Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

(2)  Sub  Bagian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal  7

 

  1. Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas  melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program memiliki fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah ;
  3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ;
  4. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah ;
  5. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah ;
  7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah ;
  8. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah ;
  9. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasiankegiatan subbagian program; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
  1. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas  melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan  rutin,  urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta  pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

 

 

 

  1. Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
  2. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  3. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  4. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  5. pelaksanaan administrasi keuangan;
  6. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  7. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  8. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjutlaporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
  9. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit(RPBU);
  10. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  11. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas  melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  3. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  4. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
  6. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  7. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  8. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  9. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

 

Paragraf 2

Bidang Pembinaan Koperasi

 

Pasal  8

Bidang Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pembinaan Koperasi dan Diklat

Pasal  9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Pembinaan Koperasi mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap Pembinaan Koperasi;
  2. Penyusunan konsep perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
  3. Penyusunan konsep rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengembangan usaha koperasi;
  4. Penyusunan rencana dan program rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan penilaian akuntabilitas koperasi;
  5. Penyusunan rencana rumusan penilaian koperasi Berprestasi, Tokoh Koperasi, Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi;
  6. Penyusunan rencana Kegiatan Pemeringkatan Koperasi;
  7. Penyusunan rencana penyebaran informasi perkoperasian melalui media masa dan elektronik;
  8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal  10

      1. Bidang Pembinaan Koperasi terdiri dari :

 

  1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
  3. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi.

 

(2)  Seksi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dipimpin oleh seorang kepala   yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Koperasi.

Pasal 11

Seksi Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan kelembagaan koperasi.

Pasal  12

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11, Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi  penyuluhan dan kelembagaan koperasi;
  2. penyiapan bahan pengesahan akte pendirian koperasi untuk memperoleh status badan hukum koperasi tingkat kabupaten;
  3. penyiapan bahan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha;
  4. penyiapan bahan pemetaan koperasi aktif yang akan mendapatkan sertifikat nik (nomor induk koperasi);
  5. penyiapan bahan dan data laporan perkembangan kelembagaaan koperasi (koperasi aktif, tidak aktif, koperasi wajib rat, pengelola koperasi, keanggotaan koperasi) ditingkat kabupaten dan lintas kelurahan/desa;
  6. penyiapan bahan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi;
  7. penyiapan bahan sosialisasi perundang – undangan tentang pekoperasian dan peraturan pemerintah serta kebijakan yang berkaitan dengan koperasi;
  8. penyiapan bahan sosialisasi mengenai pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang koperasi, dan pembubaran koperasi;
  9. penyiapan bahan pertimbangan kepada pengurus koperasi yang mengarah kepada kevalidan;
  10. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bagi koperasi;
  11. penyiapan bahan pembinaan koperasi berkualitas;
  12. pelaksanaan penilaian aspek manajemen, kualitas aktiva produktif, aspek permodalan, rentabilitas dan likuiditas koperasi;
  13. pemutahiran data keragaan koperasi se-kabupaten lombok barat;
  14. pelaksanaan audit koperasi oleh akuntan publik;
  15. pembuatan laporan kelembagaan koperasi secara berkala;
  16. pemberian petujuk/arahan, mengawasi dan menilai hasil kerja perlaksanaan tugas bawahan; dan
  17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pengembangan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengembangan Usaha Koperasi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13, Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan rencana kegiatan seksi pengembangan kegiatan usaha koperasi;
  2. penyiapan bahan dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperoleh permodalan koperasi;
  3. penyiapan bahan untuk memperkuat akses permodalan bagi koperasi;
  4. penyiapan bahan untuk memperkuat tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
  5. penyiapan bahan sosialisasi pengembangan usaha koperasi;
  6. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi terhadap sarana dan prasarana koperasi;
  7. penyiapan bahan bimbingan pembinaan, advokasi, pengendalian serta membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan bantuan perkuatan/bantuana sosial/hibah;
  8. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program pengembangan usaha koperasi;
  9. penyiapan bahan kegiatan kegiatan magang, studi banding kedaerah potensial produksi dan pemasaran;
  10. penyiapan bahan untuk pembinaan dalam rangka peningkatan daya saing koperasi aga
Sambutan